ANALISIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN ICT DALAM PENDIDIKAN

ULASAN ARTIKEL ROBERT B.KOZMA 

http://robertkozma.com/images/kozma_comparativ... 

Oleh : Santi Sari Dewi 

Signifikansi Kebijakan Internasional ICT 

Ketika kita memasuki abad 21, ada perhatian internasional yang cukup besar kepada TIK bisa berperan dalam perubahan ekonomi, sosial, dan pendidikan. Peran ini telah paling menonjol di negara-negara di maju di mana teknologi telah masuk ke bisnis, sekolah, rumah-rumah dan mengubah cara orang bekerja, belajar, dan bermain. Sebagai contoh, para pemimpin dari delapan negara demokrasi di dunia industri utama (Kepala Negara G8, 2000) telah mencatat bahwa TIK telah menjadi mesin pertumbuhan untuk ekonomi global dan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan untuk ekonomi yang berkelanjutan pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, untuk memelihara keragaman budaya, dan internasional untuk mendorong perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang sama, kelompok itu menekankan kebutuhan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang mampu merespon tuntutan era informasi dan untuk memelihara melek ICT dan keterampilan melalui pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran seumur hidup. OECD juga menekankan pentingnya ekonomi dan dampak ICT di negara maju dan menunjukkan perlunya negara-negara untuk mengembangkan tenaga kerja dengan keterampilan untuk menggunakan TIK untuk meningkatkan produktivitas, serta perlunya kaum muda untuk mengembangkan keterampilan TIK dalam persiapan untuk kehidupan dewasa. 

Tetapi tidak hanya para pemimpin negara maju yang menekankan pentingnya ICT. PBB dan Bank Dunia kedua advokat penggunaan ICT untuk mendukung pembangunan negara-negara termiskin di dunia. Sebuah Bank Dunia (2003) mengutip laporan potensi yang memiliki TIK untuk meningkatkan penyediaan sumber daya yang efisien kepada orang miskin dalam jangkauan masyarakat pedesaan, meningkatkan pelayanan pemerintah, dan mentransfer pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Kepala Negara Afrika (Uni Afrika, 2004) setuju menggunakan potensi TIK untuk meningkatkan perdagangan, meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan pemerintahan yang baik, dan membuat pendidikan lebih tersedia. Dalam hal ini, catatan laporan Bank Dunia bahwa TIK dapat meningkatkan akses pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh, jaringan pengetahuan yang memungkinkan bagi siswa dan guru dalam melatih dan memperluas ketersediaan bahan pendidikan yang berkualitas. Pada KTT Dunia tentang Informasi Masyarakat, PBB (2005) mencatat potensi ICT untuk memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas, untuk meningkatkan melek huruf, dan untuk menyediakan pendidikan dasar di negara berkembang. 

Kebijakan dan program nasional dapat menjadi alat yang penting untuk realisasi janji TIK di bidang pendidikan. Berikut ini adalah kerangka dasar pemikiran alternatif dan komponen program yang dapat digunakan oleh para peneliti dan pembuat kebijakan untuk menganalisis, merumuskan, merevisi, dan membandingkan upaya nasional TIK. Kerangka kerja ini terdiri dari empat kebijakan alternatif dan kebijakan operasional. 

Dasar Pemikiran Kebijakan Strategis TIK dalam Pendidikan 

Kebijakan TIK nasional dapat melayani beberapa fungsi penting (Jones, 2003; Kozma, 2003a). Kebijakan strategis dapat memberikan alasan, satu set tujuan, dan visi untuk bagaimana sistem pendidikan mengenalkan manfaat penggunaan ICT di sekolah pada siswa, guru, orangtua, dan masyarakat. Kebijakan-kebijakan strategis dapat memotivasi perubahan dan mengkoordinasikan upaya yang berbeda sehingga untuk memajukan tujuan-tujuan nasional pendidikan. Inovasi berbasis ICT dapat dan memang dapat saja terjadi di ruang kelas dan sekolah tanpa ada hubungan dekat dengan kebijakan nasional. Sering ada banyak program dan proyek TIK disponsori oleh LSM dan perusahaan, terlepas dari kebijakan dan program nasional. Tapi tanpa bimbingan kebijakan nasional dan sumber daya dari program wajar, sangat kecil kemungkinan bahwa sekolah individu dan inovasi kelas akan dipertahankan. Tanpa bimbingan kebijakan nasional, tidak memungkinkan juga berefek secara individual ke seluruh negeri bahkan tidak berdampak pada sistem pendidikan secara keseluruhan. Demikian pula, tanpa visi bersama dari sebuah kebijakan nasional upaya LSM dan perusahaan yang mungkin sangat baik lebih cenderung terpinggirkan atau bahkan dinetralkan. Singkatnya, tanpa alasan strategis untuk membimbing penggunaan nasional teknologi dalam pendidikan, kebijakan TIK hanya operasional. Kebijakan menjadi hanya techno-sentris, mempromosikan pembelian peralatan atau pelatihan guru tanpa memberikan tujuan penggunaan teknologi yang kuat dalam pendidikan. 

Alasan Kebijakan Strategis TIK dalam Pendidikan 

Analisis laporan kebijakan nasional TIK mengidentifikasi empat alternatif, alasan-alasan yang digunakan untuk membenarkan investasi dana pada pendidikan ICT. Beberapa kebijakan strategis mempromosikan penggunaan pendidikan TIK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau meningkatkan pembangunan sosial. Beberapa kebijakan lebih khusus berfokus pada dampak ICT dalam sistem pendidikan, baik untuk memajukan reformasi pendidikan atau dukungan manajemen pendidikan. 

Mendukung pertumbuhan ekonomi 

Sebuah alasan yang sangat umum untuk investasi di pendidikan TIK adalah peran dapat bermain dalam mempersiapkan tenaga kerja masa depan dan mendukung pembangunan ekonomi. Kunci untuk pendekatan kebijakan merupakan artikulasi cara-cara khusus bahwa penyebaran pendidikan ICT dapat mendukung tujuan-tujuan ekonomi yang luas, agar hubungan antara kedua menjadi hampa hampa. Misalnya, tujuan ekonomi utama bagi kebanyakan negara adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan pendidikan yang sesuai dapat menghubungkan penggunaan ICT untuk pengembangan kemampuan siswa TIK yang dapat diterapkan dalam angkatan kerja, untuk mengembangkan kapasitas mereka untuk menggunakan teknologi untuk memecahkan kompleks masalah di dunia nyata yang dapat berkontribusi terhadap produktivitas, dan untuk pengembangan mereka dari baru macam "abad ke-21" dan keterampilan belajar seumur hidup yang mendukung penciptaan pengetahuan, inovasi, dan wirausaha dalam sebuah "ekonomi pengetahuan". Contohnya adalah Singapura dimana kebijakan pendidikan selalu terkait dengan pengembangan modal manusia. Rencana ekonomi terbaru di Singapura mengembangkan tantangan bisnis dan pekerja untuk bergerak melampaui keuntungan produktivitas yang dihasilkan dari penggunaan luas teknologi untuk pengembangan ekonomi pengetahuan, yang bergantung pada pengembangan bisnis baru berdasarkan penelitian penciptaan, inovasi, dan pengetahuan. Dalam koordinasi dengan rencana ekonomi, Departemen Pendidikan melembagakan sejumlah reformasi dengan judul "Belajar untuk Berpikir, Berpikir untuk Belajar: Menuju Sekolah Berpikir, Belajar Bangsa". Negara juga memiliki ICT Master Plan diluncurkan pada 2002 dan diperbarui pada tahun 2006 yang mengintegrasikan TIK dengan perubahan kurikulum, penilaian, pengajaran, pengembangan profesional, dan budaya sekolah untuk memberikan para siswa dengan dan mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi pengetahuan negara itu. Contoh lain dari ekonomi berbasis kebijakan pendidikan TIK adalah di Yordania. Menghadapi masih tingginya pengangguran dan kemiskinan, Pemerintah Yordania menciptakan program transformasi ekonomi dan sosial pada tahun 2001 untuk mengembangkan tinggi nilai tambah sektor dan untuk membangun ekonomi pengetahuan (Kementerian Perencanaan dan Kerjasama Internasional, Yordania, 2004). Prioritas utama program ini adalah pengembangan sumber daya manusia bangsa. Reformasi Pendidikan untuk Pengetahuan Ekonomi (ERfKE) adalah sebuah program yang diluncurkan pada tahun 2003 untuk mendukung prioritas pembangunan manusia. Dalam hal ini, kemampuan sistem pendidikan untuk mengembangkan dan menumbuhkan kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar menjadi landasan sistem pendidikan yang memberikan kontribusi untuk pengembangan ekonomi pengetahuan di Yordania. Untuk melakukan ini, sistem pendidikan itu sendiri harus mampu memelihara lingkungan yang mendorong individu untuk berpikir dengan cara kreatif, berinovasi untuk memecahkan masalah, dan menangkap apa yang dipelajari dan menerapkan dalam sistem yang lebih luas. Untuk mencapai hal ini, kebijakan pendidikan Yordania melakukan pelayanan untuk mereformasi kurikulum sehingga untuk menyeimbangkan materi pelajaran tradisional dengan hasil belajar proses yang membuat penggunaan efektif ICT dan penciptaan pengetahuan melahirkan dan manajemen. 

Mempromosikan pembangunan sosial 

Negara-negara lain telah lebih terfokus pada dampak sosial potensi ICT dan pemerintah telah membenarkan investasi TIK dengan kebijakan yang mempromosikan penggunaannya untuk berbagai pengetahuan, mendorong kreativitas budaya, meningkatkan partisipasi demokratis, membuat pelayanan pemerintah lebih banyak tersedia, dan meningkatkan hubungan dan intergrasi sosial dari kelompok budaya yang berbeda dan individu dengan kemampuan yang berbeda. Dalam pendidikan, kebijakan yang berorientasi sosial menawarkan prospek hubungan antara ruang kelas lintas budaya, partisipasi orang tua meningkat, akses siswa untuk pelayanan pendidikan khusus, dan pelayanan pendidikan untuk populasi terpencil. Seperti alasan ekonomi, kuncinya adalah untuk mengartikulasikan cara khusus bahwa pendidikan ICT dapat mendukung tujuan-tujuan sosial yang luas. 

Kebijakan pendidikan dari Komisi Eropa adalah dari "masyarakat informasi untuk semua", yang menekankan kebutuhan untuk membawa setiap bisnis, sekolah, rumah, dan warga negara menuju era digital. Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempromosikan keaksaraan digital yang akan memberikan para siswa berbagai pengetahuan dan keterampilan yang mereka perlukan untuk pengembangan pribadi dan profesional dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Kebijakan ini juga membahas kontribusi TIK untuk pembelajaran, terutama bagi mereka yang karena lokasi geografis, situasi sosial-ekonomi atau kebutuhan khusus, tidak memiliki akses mudah ke pendidikan tradisional dan pelatihan. Melalui kebijakan jaringan antar sekolah tersebut sehingga dapat mempromosikan proyek-proyek kolaboratif antara negara dan budaya yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan dialog antar budaya, saling pengertian, dan integrasi sosial di seluruh Uni. Dalam Uni Eropa, Finlandia menggambarkan suatu kebijakan nasional yang berfokus pada dampak sosial dari TIK. Dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan pendidikan Pemerintah Finlandia menyadari pentingnya sangat tinggi pada kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Program Informasi Finlandia Masyarakat membayangkan sebuah masyarakat "dimana pengetahuan dan keahlian merupakan bagian dari budaya dan juga faktor kunci dalam produksi”. Kebijakan pendidikan negeri ini dikoordinasikan dengan visi. Sebagai bagian dari Program Masyarakat Informasi, Departemen Pendidikan di Finlandia mengembangkan Strategi Informasi Riset dan Pendidikan. Tujuan dari kebijakan ini menekankan kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan masyarakat informasi antara semua siswa, pembangunan pendidikan terbuka dan jaringan penelitian, dan pengembangan produk informasi pendidikan dan jasa. Dampak sosial dari TIK juga menjadi perhatian di antara negara-negara berkembang. Chili, misalnya, telah menggunakan kebijakan pendidikannya TIK untuk mengatasi ketidakadilan sosial di negara ini. Dimulai pada awal 1990-an, kebijakan pendidikan di Chile mulai mengatasi ketidaksetaraan yang disebabkan oleh bertahun-tahun diabaikan dan privatisasi di bawah kekuasaan militer. Kebijakan ini awalnya berfokus pada perbaikan pendidikan dan akhirnya pada reformasi yang memperpanjang hari sekolah dan periode yang diperlukan matrikulasi, kualitas guru baik, dan sumber daya yang lebih baik,terutama untuk sekolah-sekolah melakukan termiskin. Bagian utama kebijakan ini adalah pengenalan luas tentang ICT, pelatihan guru dalam penggunaannya, dan pengembangan sebuah portal pendidikan di Web. Perhatian khusus juga diberikan pada akses TIK untuk sekolah pedesaan, yang sebagian besar dihadiri oleh penduduk pribumi yang signifikan bangsa, yang telah secara tradisional terlayani oleh sistem pendidikan. Pedesaan sekolah mencapai sepertiga dari sekolah-sekolah Chile, namun mereka dihadiri oleh hanya 10% dari siswa di negara itu, sering dalam satu kamar rumah sekolah, banyak yang tidak memiliki akses telepon dan beberapa tanpa tenaga listrik. Pada 2004, 80% sekolah bangsa adalah dilengkapi dengan sumber daya digital dan 55% memiliki akses Internet, sebagai akibat dari kebijakan. Lebih khusus lagi, hampir 2.000 (atau lebih dari 60%) dari sekolah di pedesaan memiliki akses Internet broadband, lebih dari 90% masyarakat pedesaan memiliki akses internet melalui Infocenters masyarakat. 

Memajukan reformasi pendidikan 

Setiap perubahan besar dalam sistem pendidikan disebut reformasi. Tapi istilah disini ini digunakan untuk merujuk pada revisi kurikulum utama, pergeseran pedagogi, atau perubahan penilaian. TIK dapat memainkan peran penting dalam mendukung reformasi pendidikan dan transformasi. Jenis reformasi pendidikan yang telah dikaitkan dengan pengenalan TIK termasuk reformasi kurikulum yang menekankan tingginya tingkat pemahaman terhadap konsep utamanya dalam bidang studi dan kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep untuk memecahkan kompleks, masalah di dunia nyata. Reformasi kurikulum lainnya menekankan apa yang kadang-kadang disebut "keterampilan abad 21", kualitas yang mempersiapkan siswa untuk pengetahuan ekonomi, seperti kreativitas, manajemen informasi, komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan untuk mengarahkan pekerjaan sendiri dan belajar. Yang terkait dengan TIK perubahan pedagogis memperlakukan siswa sebagai pelaku aktif yang terlibat dalam proyek-proyek kolaboratif yang memecahkan kompleks, masalah nyata dunia seperti atau dalam penyelidikan yang berkelanjutan dan interaksi yang menghasilkan ide-ide baru dengan membangun dan memperluas gagasan orang lain. Peran pedagogis guru adalah struktur dan mendukung praktek-praktek ini dengan menyediakan sumber daya dan secara eksplisit pemodelan proses kognitif dan sosial dan mendorong siswa untuk mengambil praktek-praktek ini. Penilaian reformasi menekankan perlunya penilaian berkelanjutan yang terintegrasi ke dalam teraturan, aktivitas instruksional yang sedang berlangsung dan melibatkan metode penilaian baru yang mencakup tugas-tugas kinerja dan penilaian portofolio. Studi internasional telah melaporkan penggunaan reformasi berbasis teknologi ini di sekolah dan ruang kelas di banyak negara di dunia. pendekatan kurikuler dan pedagogis berbasis TIK mulai muncul dalam pendidikan nasional di seluruh dunia. Misalnya, sekolah-sekolah Australia dan guru mengintegrasikan TIK dalam pengalaman, pembelajaran konstruktivis di sekolah dan di situs pembelajaran; melibatkan para siswa dalam pribadi, pembelajaran kolaboratif, terhubung dan interaktif; dan memperluas dan menggunakan pedagogies baru dan pendekatan. Demikian pula, Afrika Selatan kebijakan pendidikan TIK nya, menyatakan, "Belajar melalui penggunaan TIK ini bisa dibilang salah satu cara paling kuat untuk mendukung peserta didik untuk mencapai nasional kurikulum. Secara khusus, penggunaan TIK untuk pembelajaran mendorong: 

• pembelajar berpusat belajar; 

• aktif, eksploratif, pembelajaran berbasis penyelidikan; 

• kolaborasi kerja antara peserta didik dan guru, dan 

• kreativitas, kemampuan analisis, berpikir kritis dan informasi pengambilan keputusan. 

Mendukung manajemen pendidikan. 

Beberapa negara menganjurkan penggunaan TIK untuk meningkatkan efisiensi manajemen atau akuntabilitas sekolah atau sistem pendidikan secara umum. Akibatnya, kebijakan ini menekankan komputer berbasis pengujian dan penggunaan data digital dan sistem manajemen. Sebagai contoh, saat ini kebijakan pendidikan TIK Amerika Serikat menekankan penggunaan teknologi untuk memberikan efisien secara online tentang isi dan penilaian untuk kepala sekolah, guru, dan orang tua dengan siswa. Kinerja dan data kehadiran yang dapat digunakan untuk personalisasi instruksi, mendukung pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, dan meningkatkan akuntabilitas. Demikian pula, kebijakan pendidikan TIK Malaysia menekankan penggunaan ICT untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan melalui otomatisasi kantor dan analisis data. 

Alasan-alasan kebijakan tersebut di atas memang tidak semuanya digunakan oleh setiap negara. Ada sejumlah negara telah menggunakan dua atau lebih dari alasan-alasan tersebut secara bersama-sama dalam saling memperkuat cara. Sebagai contoh, Singapura menggabungkan pemikiran ekonomi dengan reformasi pendidikan seseorang, dengan alasan bahwa dengan mereformasi kurikulum untuk memberikan siswa dengan keterampilan belajar, keterampilan berpikir kreatif, dan keterampilan komunikasi mereka akan mempersiapkan tenaga kerja keunggulan untuk masa depan. Demikian pula, Finlandia telah menggabungkan alasan-alasan sosial dan ekonomi dengan mengklaim bahwa berbagi kolaborasi dan pengetahuan masyarakat informasi adalah faktor kunci yang mendukung perekonomian yang produktif. 

Komponen Kebijakan Operasional TIK 

Kebijakan strategis memberikan visi masa depan yang diperkaya oleh ICT dan justifikasi untuk pengeluaran signifikan yang diperlukan untuk menggunakan TIK dalam kebijakan operasional yang menawarkan harapan bahwa visi ini dapat terwujud. Kebijakan-biasanya operasional dibingkai sebagai rencana aksi, program, atau proyek-sering terdiri dari satu atau lebih komponen berikut dan komponen ini dapat digunakan untuk menganalisis, membandingkan, dan merumuskan kebijakan nasional. 

Pembangunan infrastruktur 

Kebijakan operasional sering termasuk penyediaan dan alokasi anggaran untuk sumber daya teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis bangsa. Ini biasanya penekanan kebijakan pada tahap awal penggunaan suatu negara ICT dalam pendidikan. Rencana itu sering termasuk jumlah-jumlah dan jenis perangkat keras komputer dan multimedia yang akan dibeli tetapi mereka juga bisa merujuk ke sumber daya terkait dengan televisi dan radio, terutama di negara berkembang. Semakin sumber daya Internet dan jaringan lokal disertakan bersama dengan anggaran untuk perangkat lunak pendidikan. Salah satu contoh dari kebijakan pembangunan infrastruktur adalah Malaysia yang telah menetapkan tujuan penyediaan komputer untuk sekolah di rasio satu untuk setiap sepuluh siswa pada tahun 2005 dan satu untuk setiap lima mahasiswa tahun 2010. Pada saat yang sama, pemerintah berencana pada penyediaan guru dengan satu komputer untuk setiap lima guru pada tahun 2005 dan satu komputer untuk setiap guru pada tahun 2010. Infrastruktur kebijakan dan program juga dapat mengatasi ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya tersebut saat ini. Misalnya, Chili mulai membagikan komputer dengan pendidikan usahanya Enlaces ICT dengan pertama-tama mengatasi ketidakadilan yang ada di pusat-pusat kota dan di daerah pedesaan terpencil. 

Pelatihan guru 

Pelatihan guru merupakan elemen kunci untuk reformasi pendidikan, khususnya pelatihan yang berfokus pada praktek kelas dan keterlibatan guru dalam komunitas praktek profesional dan pengembangan. Sehingga, pengembangan profesional guru merupakan komponen penting dari kebijakan operasional ICT, terutama yang berhubungan dengan reformasi pendidikan. Kebijakan pelatihan guru TIK sering menguraikan serangkaian keterampilan tertentu dan menentukan durasi pelatihan. Keterampilan ini sering disebut keterampilan operasional. Terutama di fase awal pengenalan TIK, guru perlu dilatih dalam pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Misalnya, program Enlaces di Chili memberikan pelatihan dasar untuk dua pertiga dari semua guru di negara itu pada tahun 2002 yang terdiri dari email, internet, perangkat lunak produktivitas, dan penggunaan administrasi. Namun, selama penggunaan TIK berlangsung, guru perlu diberikan keterampilan lebih maju untuk dapat mengintegrasikan TIK ke dalam kurikulum dan praktek kelas sehari-hari. Sebagai contoh, tujuan dari program penataran di Finlandia adalah untuk menyediakan guru dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mereformasi praktek-praktek pedagogis di sekolah mereka, khususnya yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran kolaboratif, jaringan, dan kerja tim. Singapura dimulai dengan menyediakan guru dengan 24 jam lokakarya tentang keterampilan TIK dasar, seperti aplikasi teks, spreadsheet, dan sumber daya digital interaktif, tapi kemudian menawarkan pelatihan bagi para guru di bidang media dan digital sumber daya pengembangan, perencanaan teknologi dan evaluasi, tindakan pembelajaran dan penelitian, dan khusus aplikasi ICT dalam humaniora, matematika, sains, dan bahasa. 

Dukungan teknis 

Komponen operasional lain yang tidak kalah penting adalah dukungan dalam mengintegrasikan penggunaan ICT di berbagai mata pelajaran kurikuler. Misalnya, Chili mengembangkan kolaborasi antara Departemen Pendidikan dan lembaga pendidikan tinggi untuk menyediakan pelatihan dan dukungan teknis berkelanjutan untuk sekolah di seluruh wilayah di negaranya, termasuk di daerah pedesaan. 

Perubahan Pedagogis dan kurikuler 

Salah satu komponen sangat penting dari kebijakan operasional, terutama untuk kebijakan strategis yang mempromosikan reformasi pendidikan, adalah artikulasi perubahan yang terkait dengan TIK perubahan kurikulum, praktek pedagogis, dan penilaian. Sebagai contoh, sebuah komponen penting dari reformasi Singapura adalah untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam kurikulum antara perolehan pengetahuan faktual dan penguasaan dan aplikasi konsep, dan pengembangan rasa ingin tahu individu, kreativitas, dan perusahaan. Dengan demikian kurikulum itu diperluas di luar satu set keterampilan inti dan nilai-nilai untuk memasukkan keterampilan informasi, keterampilan berpikir dan kreativitas, kemampuan komunikasi, pengetahuan, keterampilan aplikasi, pengelolaan diri keterampilan, dan pengembangan karakter. Untuk mengembangkan keterampilan dan sikap, lintas disiplin pekerjaan proyek diperkenalkan di ruang kelas. Penilaian direvisi untuk mengukur kemampuan siswa dalam menganalisis dan menerapkan informasi, berpikir, dan berkomunikasi. Rencana tersebut juga diperkuat hubungan antara sekolah, rumah, dan masyarakat, sebagai bagian dari rencana pengembangan sosial yang lebih besar mendorong partisipasi yang lebih aktif dari warga negara dalam kehidupan masyarakat. 

Konten pembangunan 

Beberapa negara, karena keunikan kurikulum mereka atau pertimbangan khusus dari budaya dan bahasa, menemukan kebutuhan untuk menekankan perkembangan konten digital sebagai bagian dari kebijakan operasional mereka. Sebagai contoh, TIK Program di Chile mendukung pengembangan La Plaza, sebuah portal pendidikan yang berorientasi sosial diselenggarakan sebagai komunitas persegi yang meliputi kantor pos (email), informasi kios (konten digital), dan pusat budaya (tempat kerja kolaboratif virtual). Program ICT di Finlandia mendorong produksi bahasa Finlandia instruksional di Web dan sekarang ini salah satu sektor bisnis yang Pemerintah pelihara sebagai bagian dari program pembangunan ekonominya. 

Rekomendasi Kebijakan 

Unsur-unsur kebijakan strategis dan operasional yang diberikan di atas dapat berfungsi sebagai kerangka kerja untuk analisis dan perbandingan kebijakan nasional. Tapi ada substantif rekomendasi tertentu yang dapat membantu pembuat kebijakan menggunakan kerangka ini untuk kerajinan sangat efektif pendidikan TIK kebijakan, yaitu : 

Kebijakan keselarasan 

Kebijakan TIK nasional akan memiliki dampak terbesar jika mereka sejalan dengan kebijakan strategis dan operasional lainnya. Keselarasan ini adalah tiga macam: keselarasan strategik operasional coperational, keselarasan horisontal, dan keselarasan vertikal. Penjajaran antara kebijakan strategis dan operasional meyakinkan bahwa program dan proyek TIK yang terkaitan langsung dengan tujuan dan dasar pemikiran bangsa. Sebagai contoh, kebijakan strategis yang menekankan pembangunan ekonomi harus diimbangi dengan program operasional yang menggunakan ICT untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja baru, bukan hanya membeli peralatan baru, dan kebijakan strategis yang menekankan reformasi pedagogis harus sejajar dengan pelatihan TIK yang menyediakan guru dengan pedagogis keterampilan baru, bukan hanya keterampilan teknologi baru. 

Keselarasan horizontal menjamin bahwa kebijakan TIK adalah kebijakan yang sejalan dengan kebijakan lain dalam sistem pendidikan. Sebagai contoh, perubahan kebijakan TIK dapat berkontribusi dan memberikan manfaat dengan baik dalam perubahan yang sesuai dengan kurikulum, pedagogi, penilaian, pelatihan guru, dan perilaku pembuat kebijakan TIK dalam pelayanan pendidikan untuk mengkoordinasikan upaya-upaya kebijakan mereka dengan orang-orang di departemen lain. Secara umum, upaya pembuatan kebijakan dalam pelayanan pendidikan itu bisa mendapatkan keuntungan dari koordinasi dengan mereka yang berada di kementerian perencanaan ekonomi, telekomunikasi, tenaga kerja, dan pembangunan pedesaan. Seringkali koordinasi kebijakan semacam ini membutuhkan bimbingan dari pembuat kebijakan tingkat tertinggi, menteri pendidikan di tingkat pertama dan perdana menteri di kedua. Bahkan di beberapa negara terjadi lintas dewan kementerian dalam membimbing dan mengkoordinasikan kebijakan terkait dengan tujuan bersama. 

Keselarasan vertikal mengacu pada koordinasi kebijakan atas dan bawah lapisan struktural. Artinya, kebijakan nasional harus membimbing dan mengkoordinasikan dengan mereka yang berasa di negara bagian, provinsi, atau tingkat lokal. Ini akan memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan di tingkat nasional secara tepat diterapkan di tingkat negara bagian dan lokal untuk memiliki dampak maksimum pada sekolah dan ruang kelas. 

Distribusi kebijakan 

Di beberapa negara, kebijakan pendidikan mungkin menjadi hak prerogatif tunggal dari pemerintah pusat. Kebijakan ICT dapat juga dirumuskan sebagai pernyataan kebijakan diskrit dalam pelayanan pendidikan, seperti yang di Singapura atau Amerika Serikat. Di negara lain, dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pendidikan nasional keseluruhan, seperti yang di Malaysia dan Chili, atau bahkan mungkin tertanam dalam kebijakan telekomunikasi nasional, seperti di Mesir dimana Departemen Komunikasi dan Informatika berbasis TIK bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Pendidikan Tinggi. Integrasi kebijakan semacam ini memiliki keuntungan lebih besar untuk politik dan sumber daya dalam melakukan usaha. Tetapi untuk dapat memiliki dampak maksimal dalam sistem pendidikan, kebijakan strategis dan operasional ICT perlu diartikulasikan secara eksplisit dalam hal pendidikan lingkungan Departemen Pendidikan. Di sisi lain, banyak negara memiliki struktur politik federal atau sistem pendidikan desentralisasi, dimana pengambilan keputusan dalam pendidikan dipegang oleh negara bagian, propinsi, atau kabupaten setempat atau desa. Dalam situasi ini, sebagian besar diskusi di atas berlaku untuk pembuatan kebijakan di tingkat lokal. Namun kementerian atau departemen nasional masih dapat memainkan peran penting. Salah satu kemungkinan dalam kasus ini adalah untuk kebijakan nasional TIK harus benar-benar operasional, menyediakan sumber daya yang mendukung penggunaan umum TIK dan dapat digunakan oleh lembaga lokal sesuai dengan kebijakan mereka sendiri strategis. Atau, kebijakan strategis nasional dapat dirumuskan sebagai visi yang membimbing usaha lokal atau dapat diartikulasikan secara umum untuk memajukan tujuan penting negeri ekonomi dan sosial, sementara meninggalkan lembaga lokal untuk menyusun kebijakan operasional yang mencapai tujuan tersebut. 

Kebijakan implementasi 

Sering ada kesenjangan besar antara kebijakan dan perubahan dalam prakteknya.. Kebijakan adalah diartikulasikan tetapi guru sering tidak menyadari spesifik dari kebijakan-kebijakan atau tujuan mereka. Pada gilirannya, kebijakan diimplementasikan sebagai program, tetapi program ini sering tidak efektif dalam mencapai perubahan di tingkat kelas. Sebuah studi oleh Cohen dan Hill (2001) menemukan bahwa kebijakan yang paling efektif diterapkan di kelas dimana guru memiliki kesempatan yang panjang untuk mempelajari kebijakan yang berhubungan dengan bahan. 

Kemitraan Umum Khusus 

Pengenalan dan meluasnya penggunaan TIK adalah hal yang mahal untuk negara manapun. Sumber daya penting dalam upaya ini bisa menjadi kemitraan umum-khusus. Kemitraan ini dapat melibatkan Departemen Pendidikan, bersama dengan perguruan tinggi, LSM swasta, atau perusahaan swasta. Misalnya, Departemen Pendidikan di Korea Selatan menandatangani perjanjian dengan Intel untuk melatih mayoritas 400.000 di negara itu, guru, kepala, dan profesor dalam koordinasi dengan yang master plan ICT (Intel, 2005). Forum Ekonomi Dunia dan para sponsor mendukung berbasis TIK reformasi pendidikan di Yordania, Mesir, India, dan Palestina. Terkait dengan upaya ini, baik Intel dan Dunia Links Wilayah Arab (sebuah LSM) adalah melaksanakan pelatihan guru di Yordania, sebagai bagian dari rencana utama dari negara itu. Kemitraan ini sangat penting di negara berkembang karena tuntutan akan sumber daya yang signifikan dan dana yang tersedia langka. Misalnya, Telefonica Oktober Chili mendukung program Enlaces dengan menyumbang saluran telepon dan koneksi internet tak terbatas ke sekolah, bersama dengan account email bebas untuk guru dan siswa. Hasil ini berorientasi pada kebijakan, program, dan evaluasi. 

Penggunaan TIK dalam pendidikan merupakan investasi yang signifikan dan memerlukan pengembalian yang signifikan, karena pembelajar yang dilayani akan menjadi warga negara dan pekerja produktif. Kebijakan strategis tidak hanya menawarkan visi dan tujuan khusus untuk bagaimana teknologi dapat memajukan pembangunan ekonomi, sosial, dan pendidikan, dan kebijakan operasional. Tiidak hanya menyediakan program dan sumber daya tetapi mereka juga harus menjelaskan bagaimana visi dan sumber daya akan berdampak pada sistem pendidikan dengan terukur hasil. Kebijakan dan program harus mendorong indikator, monitoring dan evaluasi rencana sehingga dapat diketahui hasilnya. 

Proses dan ukuran hasil harus digunakan untuk memantau perkembangan kebijakan dan program dan memberikan informasi kepada pembuat kebijakan untuk dapat mereka gunakan dalam merevisi dan menyempurnakan kebijakan dan program. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi komponen akan meningkatkan kemungkinan bahwa kebijakan nasional pendidikan ICT dan program memang akan dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa, guru, sekolah, ekonomi, dan masyarakat. 

Sumber daya 

Banyaknya pasokan sumber daya dapat membantu dalam perumusan kebijakan dan implementasi. Kebijakan ICT saat ini pada negara-negara lain, seperti Cross-nasional informasi dan teknologi komunikasi kebijakan dan praktek pendidikan dan Meta- survei tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan di Asia dan Pasifik. UNESCO juga memiliki alat pembuat kebijakan TIK dalam pendidikan dan program infoDev di WorldBank memiliki berbagai peta pengetahuan, panduan, dan buku pegangan yang dapat sangat membantu. Dengan sumber daya ini, pembuat kebijakan bisa mulai memenuhi janjinya dalam memperbaiki kebijakan yang dapat membantu TIK. 

Kapan yah...kebijakan ICT dalam Pendidikan di Indonesia seperti Afrika Selatan, Malaysia, Singapura, atau bahkan Finlandia...?